Sejarah hutan desa tidak bisa terlepas dari bentuk pemberdayaan masyarakat agar mereka terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah Indonesia menargetkan sekitar 12,7 juta hektar kawasan hutan sebagai wilayah kelola masyarakat hutan hingga 2019. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan berbagai regulasi untuk menyerderhanakan proses perijinan dan infrastruktur pemetaan sebagai alat pengawasan percepatan perijinan tersebut. Tantangan utama bukan berkenaan proses perijinan saja, namun bagaimana masyarakat dapat memantau laju perkembangan pengelolaan hutan secara inklusif. Bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan eksternal seperti isu perdagangan karbon (REDD) dan perubahan iklim, sumber penghidupan lokal dan pasar, serta perdagangan hasil hutan kayu dan non-kayu. Oleh karena itu, dibutuhkan proses pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan secara inkusif. Hal ini dibutuhkan agar kepentingan masyarakat tidak termarjinalkan oleh berbagai kepentingan eksternal ini. |
