Edisi Kiprah Agroforestri kali ini adalah dalam rangka memperingati dua puluh lima tahun World AgroforestryCentre (ICRAF) Asia Tenggara, dengan mengusung tema perubahan untuk menuju dampak yang lebih nyata di Asia Tenggara, yang diselenggarakan tanggal 24 Mei2017. Melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah bagi ICRAF Asia Tenggara. Dalam kesempatan ini Direktur Jeneral BLI Lingkungan dan Kehutanan Henry Bastaman menyampaikan bahwa staf ahli di ICRAF dalam membuat Penelitian menjadi aksi yang memberikan pemahaman dan keuntungan dari agroforestry. Salah satu program pemerintah dengan mengalokasikan 12.7 hektar hutan negara agar dapat dikelola oleh masyarakat melalui system agroforestri. Dalam kesempatan yang sama diresmikan Memorandum of Understanding yang baru antara Pemerintah Indonesia dan ICRAF Asia Tenggara. Mari kita melihat ke masa yang lalu, sebelum konsep agroforestri lahir, pertanian dan kehutanan dipandang sebagai dua sektor yang terpisah, dan empat puluh tahun lalu barulah konsep agroforestri terlahir yang merupakan penghubung bagi pertanian dan kehutanan, dan selanjutnya menyatukan keduanya dalam konteks bentang lahan dan kebijakan. Agroforestri juga merupakan praktik pengelolaan lahan yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menciptakan keselarasan antara intensifikasi pertanian dan pelestarian hutan. Keterbatasan pengetahuan masyarakat, khususnya petani perlu terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan keterbatasan akses terhadap tiga hal utama yaitu: bibit pohon yang berkualitas, bantuan teknis, dan pasar. ICRAF sebagai lembaga yang bergerak di bidang penelitian agroforestri mempromosikan pendekatan nurseries of excellence atau pembibitan berkualitas unggul untuk membuka akses petani terhadap bibit pohon yang berkualitas. Selain itu ICRAF juga mempelopori skema Pembayaran jasa Lingkungan (PJL) yang sudah berjalan hampir dua dekade dan kini telah menjadi alat pendukung konservasi daerah aliran sungai (DAS). Skema PJL merupakan mekanisme insentif sukarela berbasis kinerja, diberikan kepada pengelola lahan pertanian dan hutan. Ada enam tahapan dalam PJL,diantaranya adalah mengidentifikasi, memahami dan solusi, mengembangkan strategi, pembuatan Perencanaan, pelaksanaan juga pemantauan dan evaluasi.Skema ini juga mengutamakan prinsip dalam mempertahankan ketersediaan dan menghasilkan aliran jasa lingkungan bagi seluruh masyarakat. Selain skema PJL, ICRAF dengan agroforestrinya juga mengusung Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang telah dilakukan di Sumatera Selatan bersamaan dengan Pemerintah Provinsi SumSel. Ekonomi hijau adalah perekonomian berbasis lahan seperti agroforestri, pertanian, kehutanan beserta turunannya. Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan telah ditandatangani dan diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Bulan Mei 2017 di Palembang dalam forum Bonn Challenge Wilayah Asia. Pada forum tersebut, pemerintah Sumatera Selatan telah berhasil mengajak seluruh provinsi lain di Pulau Sumatera untuk menyusun strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau |
