| Abstract: |
Agroforestri sebagai suatu sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan antara tanaman tahunan dan tanaman setahun, bahkan ternak, memungkinkan sebagai opsi untuk diterapkan dalam program percepatan perhutanan sosial. Sistem yang sudah diterapkan sejak lama oleh masyarakat di pedesaan Indonesia ini mampu menyediakan beragam kebutuhan, termasuk jenis-jenis tanaman pangan sumber karbohidrat selain beras, sumber vitamin berupa sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman obat-obatan. Idealnya, dengan menerapkan sistem agroforestri di pekarangan seluas seperempat hektar, pemilik lahan dapat memanfaatkan sumber-sumber karbohidrat yang ada di dalamnya dan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras.
Para petani di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, juga menerapkan praktik agroforestri berupa penanaman berbagai jenis pepohonan, sehingga petani penggarap lahan memiliki andil dalam mempertahankan keseimbangan keanekaragaman hayati di lahan pertanian (agrobiodiversitas). Petani juga menjadikan kebun campur (kompleks dan sederhana) untuk menanam pohonpohon komersil sejenis komoditas sebagai penunjang kebutuhan ekonomi. Bagaimanakah cara mereka menerapkannya?
Kita beralih ke bagian timur Indonesia, yaitu Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sekarang ini sebagian besar dan hampir seluruh area Pulau Sumba telah gundul. Hanya tersisa hutan di area parit yang curam dan di puncak bukit yang tidak dapat diakses. Bentang lahannya merupakan hamparan savana kapur yang dilintasi oleh parit-parit yang dalam, hanya rerumputan kasar yang tumbuh dan menjadi tempat untuk menggembalakan ternak. Namun para petani di sana berkomitmen untuk memulihkan lahan mereka dari penggundulan hutan juga pohon-pohon komoditas lainnya. Simak kisahnya.
Sementara di Pulau Lombok, lokasi diadakannya pertemuan perwakilan dari kelompok kerja ASEAN yang sepakat untuk memperkuat kolaborasi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan ketahanan di sektor pangan, pertanian dan kehutanan. ASEAN telah menempatkan perubahan iklim sebagai prioritas, begitu juga dengan kehutanan dan pertanian dan ASEAN akan memiliki sebuah struktur baru dalam mendiskusikan hal ini. Bagaimana suara ASEAN akan diperdengarkan nantinya?
Kami juga menampilkan publikasi terbaru mengenai ‘Pembayaran Jasa Lingkungan’. Buku yang diterbitkan secara elektronik ini membahas tentang pembelajaran-pembelajaran penting dari berbagai tahap pengembangan pengelolaan lanskap sebagai penyediaan jasa lingkungan. Khususnya, pada lanskap pertanian di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang belum ditampilkan pada pustaka yang sudah ada. Buku ini juga mengulas pendapat-pendapat mengenai mengapa bentuk khusus untuk skema-skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) (termasuk pembayaran yang berorientasi pengentasan kemiskinan, imbal jasa, dan investasi bersama) dapat menjadi pendekatan yang layak dalam menuju praktik-praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan. |
|
