Pendanaan berkelanjutan dengan melibatkan para pihak merupakan pendekatan terkini untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi. Namun, dari sisi pelaksanaan, berbagai kebijakan terkait pelibatan parapihak dalam kegiatan konservasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena tingginya kebergantungan pengelolaan konservasi terhadap pendanaan konservasi konvensional serta keterbatasan yang dimiliki pengelola kawasan konservasi dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pendanaan konservasi berkelanjutan. Secara umum laporan ini memberikan gambaran mengenai: (i) kesadaraan dan keinginan untuk perubahan paradigma pendanaan konservasi berkelanjutan, (ii) model tata kelola badan layanan umum, (iii) Surat Berharga Syariah Negara sebagai instrumen pendanaan konservasi, (iv) dana amanah, (v) skema perdagangan karbon, (vi) skema bisnis pengembangan komoditas kolaboratif, (vii) kerja sama sektor publik dan swasta, (viii) keterkaitan konservasi dengan pengentasan kemiskinan, (ix) pengarusutamaan strategi komunikasi untuk pendanaan berkelanjutan, dan (x) kesimpulan dan rekomendasi. |
