Kabupaten Bone menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, termasuk risiko perubahan iklim dan kepemilikan lahan kritis terluas di Sulawesi Selatan yang mencapai 63.068 hektare. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam upaya adaptasi, dikembangkanlah skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) sebagai mekanisme insentif inovatif bagi desa yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Melalui kolaborasi antara CIFOR-ICRAF dan Pemerintah Kabupaten Bone, skema ini mengintegrasikan indikator ekologi ke dalam struktur Alokasi Dana Desa (ADD) melalui komponen baru bernama Alokasi Kinerja Desa (AKD) yang mulai diimplementasikan penuh pada tahun 2025. Penentuan penerima manfaat didasarkan pada enam indikator utama, yaitu pengelolaan BUMDes (30%), Program Kampung Iklim (20%), pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup (15%), pengelolaan kawasan permukiman (15%), pengelolaan pertanian dan peternakan (10%), serta tata kelola keuangan desa (10%).
Pada tahap awal implementasi, sebanyak 100 dari 328 desa di Kabupaten Bone telah terpilih sebagai penerima AKD dengan total alokasi anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Hasil penilaian menunjukkan Desa Lilina Ajangale sebagai desa dengan indeks kinerja tertinggi, sementara Kecamatan Kahu menjadi wilayah dengan distribusi desa penerima terbanyak. Meskipun memberikan dampak positif dalam memotivasi desa, kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya alokasi anggaran desa yang saat ini dikhususkan untuk lingkungan hidup. Oleh karena itu, publikasi ini merekomendasikan adanya sosialisasi menyeluruh, pengarusutamaan TAKE ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD), serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini mampu mendorong pembangunan desa yang selaras dengan kelestarian ekosistem secara jangka panjang. |
