Tantangan kompleks dalam sektor perkebunan, seperti kebakaran hutan, polusi air, dan konflik lahan, merupakan masalah lintas batas yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam lingkup satu kebun. Di sisi lain, pasar internasional kini semakin menuntut komoditas yang bebas dari deforestasi dan permasalahan etis , di mana proses sertifikasi konvensional seringkali mahal dan sulit dijangkau oleh pekebun kecil. Publikasi "Taklimat Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)" hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yurisdiksi berkelanjutan di tingkat kabupaten.
Dokumen ini menguraikan sistem IYB sebagai instrumen penilaian performa pemerintah daerah dalam mengelola tata kelola komoditas perkebunan secara holistik. Kerangka penilaian IYB dibangun berdasarkan Pendekatan 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan, yang mencakup Dimensi Lingkungan, Sosial Ekonomi, dan Tata Kelola. Selaras dengan komitmen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 , serta agenda global seperti Paris Agreement dan SDGs, IYB berfungsi sebagai alat ukur capaian keberlanjutan yang transparan. |
