| Abstract: |
| Akses lahan yang memadai merupakan salah satu faktor krusial bagi masyarakat untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim secara berkelanjutan. Sebagai solusi, program Perhutanan Sosial (PS) hadir untuk memberikan akses legal atas pengelolaan hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun realisasinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) baru mencapai sekitar 13% dari total potensi area akibat minimnya pengetahuan, keterbatasan informasi, dan kurangnya fasilitas pendampingan. Untuk memitigasi tantangan tersebut sekaligus mempercepat implementasi program, dikembangkan Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Percepatan Perhutanan Sosial (SiAlam). Platform digital interaktif ini dirancang secara terintegrasi untuk membantu pemerintah dan masyarakat mendiseminasikan pengetahuan, memfasilitasi komunikasi, serta mendampingi proses pengambilan keputusan terkait skema pengelolaan kawasan hutan yang sah.
SiAlam beroperasi melalui dua modul teknis utama yang menuntun masyarakat secara sistematis dari tahap perencanaan hingga pemenuhan persyaratan pengajuan izin. Modul pertama, yakni Rekomendasi Skema PS, berfungsi membantu pengguna menentukan opsi pengelolaan yang paling tepat—seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, atau Hutan Adat—melalui analisis spasial keruangan, penapisan kriteria berdasarkan regulasi, serta penentuan preferensi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Setelah skema ditetapkan, Modul kedua (Prasyarat Pengajuan PS) akan mendampingi masyarakat dalam menyiapkan dokumen melalui fitur pembelajaran mandiri (e-learning), forum diskusi konsultatif bersama fasilitator, serta proses pengisian dan validasi persyaratan secara daring. Kehadiran inovasi SiAlam ini diestimasi dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, mempermudah pemantauan progres pengajuan izin, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mengelola bentang alam secara lebih lestari. |
|
