| Abstract: |
| Lanskap Amanuban APL yang membentang seluas 10.477 hektare di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah strategis yang menaungi 21 desa di bagian tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Benain. Meski memiliki kawasan produksi yang luas dengan komoditas unggulan seperti asam dan kemiri, lanskap ini tengah menghadapi krisis multidimensi yang dipicu oleh kondisi iklim semi-arid, ketiadaan infrastruktur irigasi yang memadai, serta masih maraknya praktik pertanian tebas-bakar yang tidak berkelanjutan. Kerentanan lingkungan berupa krisis air bersih dan lahan kritis ini berkontribusi langsung terhadap menurunnya kualitas kesehatan dan ketahanan pangan masyarakat, yang tercermin dari tingginya angka stunting hingga mencapai 1.772 anak di wilayah tersebut. Merespons kondisi kritis ini, CIFOR-ICRAF melalui program Land4Lives memfasilitasi perumusan Rencana Pengelolaan Lanskap kolaboratif untuk mewujudkan visi tata kelola lahan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut, dokumen tata kelola ini merumuskan 4 pilar strategi utama yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2035. Strategi ini mencakup upaya pengentasan 50% angka stunting dan gizi buruk, penerapan budidaya pertanian cerdas iklim untuk mendongkrak pendapatan 18 kelompok tani hingga 50%, perlindungan sumber mata air yang diiringi rehabilitasi 25% lahan kritis, serta pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan. Sebagai penggerak roda ekonomi dan ketahanan gizi keluarga, rencana ini mengimplementasikan model bisnis "kebun dapur" yang mengoptimalkan lahan pekarangan atau area kosong untuk budidaya tanaman pangan (seperti sawi, terong, dan cabai) yang dipadukan dengan instalasi penyaluran air bersih. Inisiatif ini tidak hanya dinilai sangat menguntungkan secara finansial berdasarkan indikator Net Present Value (NPV), tetapi juga mampu memperkuat daya lenting masyarakat terhadap perubahan iklim jika diintegrasikan secara konsisten ke dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). |
|
