| Abstract: |
| Lanskap Mutis yang membentang seluas 19.927,4 hektare di bagian utara Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kawasan vital yang didominasi oleh 61,5% dari luas Taman Nasional Mutis Timau. Sebagai ruang hidup dan wilayah sakral bagi masyarakat adat Dawan (Atoni Pah Meto), ekosistem dengan topografi curam ini menyimpan kekayaan hayati yang tinggi, khususnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu hutan dari lebah Apis dorsata. Namun, kawasan ini sangat rentan terhadap degradasi lingkungan berupa kekeringan, longsor, dan kebakaran hutan yang dipicu oleh praktik tebas bakar serta penggembalaan liar. Selain itu, perubahan status kawasan menjadi Taman Nasional turut memicu ketegangan tenurial terkait kekhawatiran hilangnya hak ulayat masyarakat, yang berakumulasi dalam tingginya kerentanan sosial, seperti kemiskinan ekstrem dan stunting. Untuk memitigasi krisis tersebut, CIFOR-ICRAF melalui inisiatif Land4Lives memfasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Lanskap kolaboratif guna mewujudkan visi "Bentang Lahan Mutis yang Lestari dan Berkeadilan menuju Masyarakat yang Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya".
Cetak biru pengelolaan lanskap ini diimplementasikan melalui tiga pilar strategi utama: penguatan pengelolaan kemitraan konservasi, rehabilitasi hutan berbasis agroforestri dan kearifan lokal untuk pelestarian sumber daya air, serta pengembangan produk komoditas unggulan HHBK dan pertanian. Strategi tersebut diwujudkan secara konkret melalui model bisnis Kemitraan Konservasi yang mengintegrasikan pelestarian lebah madu hutan dan pengembangan agrowisata berbasis kearifan lokal tanpa merusak fungsi hidrologis. Transisi pemanfaatan kawasan konservasi melalui kemitraan pemungutan madu ini menawarkan profitabilitas yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, dengan proyeksi Net Present Value (NPV) mencapai Rp80.145.936 per hektare, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 14%, serta imbalan tenaga kerja (Return to Labour) yang jauh melampaui standar upah rata-rata harian. Keberhasilan transformasi yang menyelaraskan ekologi dan ekonomi ini menuntut sinergi kuat lintas pemangku kepentingan—mulai dari masyarakat adat, KPH, hingga pemerintah daerah—serta kepastian integrasi program ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). |
|
