| Abstract: |
| Lanskap Mutis, yang terhampar seluas 19.927,4 hektare di bagian utara Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), merupakan kawasan vital yang mencakup area Taman Nasional Mutis Timau. Didominasi oleh kawasan hutan (61,5%) yang menjadi habitat lebah hutan penghasil madu serta sumber pangan, kawasan ini juga merupakan ruang sakral bagi masyarakat adat Dawan (Atoni Pah Meto). Meski menyimpan keanekaragaman hayati dan potensi ekonomi yang tinggi dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), lanskap ini rentan terhadap degradasi lingkungan akibat praktik ladang berpindah, tebas bakar, dan penggembalaan liar yang memicu kebakaran hutan serta krisis kekeringan. Hal ini diperburuk dengan perubahan status kawasan menjadi Taman Nasional yang memicu kekhawatiran masyarakat atas hak ulayatnya, sehingga memicu ketegangan tenurial. Merespons krisis tersebut, CIFOR-ICRAF melalui program Land4Lives mendorong kolaborasi multipihak untuk menyusun Rencana Pengelolaan Lanskap yang bertumpu pada visi "Bentang Lahan Mutis yang Lestari dan Berkeadilan menuju Masyarakat yang Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya".
Untuk merealisasikan visi pelestarian yang berkeadilan, dokumen ini merumuskan tiga pilar strategi utama: penguatan kemitraan konservasi antara masyarakat dan pengelola kawasan, rehabilitasi hutan berbasis agroforestri untuk menjaga sumber daya air, serta pengembangan produk unggulan HHBK. Model bisnis "Kemitraan Konservasi" ini dirancang secara terpadu untuk memberdayakan ekonomi lokal melalui pemungutan madu hutan dan agrowisata budaya tanpa mengeksploitasi fungsi hidrologis. Secara ekonomi, transisi dari pengelolaan non-kemitraan ke model pelestarian lebah madu ini diproyeksikan sangat menguntungkan, dengan potensi Net Present Value (NPV) mencapai Rp80.145.936 per hektare serta imbalan tenaga kerja yang tinggi. Keberhasilan transformasi yang menyatukan konservasi alam dan pengentasan kemiskinan ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak—termasuk BUMDes dan masyarakat adat—serta pengintegrasian program ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). |
|
