| Abstract: |
| Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memegang peranan krusial dalam agenda global mitigasi perubahan iklim, khususnya dalam mendukung pencapaian target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Mengingat tingginya tingkat deforestasi dan kerusakan lahan gambut di wilayah tersebut, Sumsel saat ini menghasilkan estimasi baseline emisi gas rumah kaca mencapai 21,69 juta ton CO_2 e per tahun. Untuk mendorong upaya pemulihan ekosistem dan menekan laju emisi secara masif, pemerintah daerah didorong untuk mengakses skema Pembayaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Results-Based Payment—sebuah instrumen pendanaan internasional yang memberikan kompensasi finansial langsung berdasarkan capaian nyata penurunan emisi karbon.
Merespons peluang pendanaan iklim tersebut, dokumen "Kajian Kelayakan Pembayaran Berbasis Kinerja Provinsi Sumatera Selatan" yang dirumuskan oleh PREE-BRIN dan CIFOR-ICRAF (Land4Lives) ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kesiapan wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan evaluasi terhadap empat pilar utama—yakni kapasitas pengukuran, pemantauan, dan pelaporan (MMR); perencanaan dan penganggaran; skema pembagian manfaat (BSM); serta kerangka pengaman sosial (safeguards)—Provinsi Sumsel memperoleh skor 3,5 dari 5,0. Angka ini mengindikasikan bahwa Sumsel "layak" untuk berpartisipasi dalam skema PBK, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, integrasi data lintas sektor, serta penyempurnaan mekanisme distribusi manfaat bagi masyarakat agar implementasinya berjalan secara transparan dan berkeadilan. |
|
