| Abstract: |
| Implementasi Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, hadir sebagai instrumen inovatif untuk mendanai aksi iklim di tingkat desa melalui Alokasi Kinerja Desa (AKD). Meski didukung secara kuat secara konseptual oleh para pemangku kepentingan tingkat kabupaten, hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan (gap) pemahaman yang signifikan di lapangan. Penggabungan dana TAKE dengan Alokasi Dana Desa (ADD) membuat sebagian besar pelaksana di tingkat desa kesulitan melacak fungsi insentif ini; akibatnya, berbagai program lingkungan yang telah berjalan belum sepenuhnya disadari sebagai hasil dari dorongan insentif ekologis tersebut. Keterbatasan pemahaman teknis mengenai indikator penilaian, ditambah dengan minimnya sosialisasi yang menyasar langsung warga dan perangkat desa, menghambat adopsi gagasan TAKE menjadi langkah-langkah tata kelola lingkungan yang terukur.
Di sisi fiskal, penyusutan pagu AKD dari Rp3 miliar pada tahun 2025 menjadi hanya Rp1 miliar pada 2026—dengan kuota penerima tetap untuk 100 desa—makin mempersempit ruang gerak pembiayaan desa yang sudah berhadapan dengan tekanan dari kebutuhan prioritas lainnya. Untuk mengoptimalkan keberhasilan program pada siklus berikutnya, policy brief dari Landscape Alliance merekomendasikan perlunya pemberitahuan nilai insentif yang jelas dan transparan dari dana reguler, penyediaan pendampingan teknis yang sesuai dengan jenis kesulitan di setiap desa, serta perbaikan mekanisme verifikasi bukti kinerja. Di samping itu, penguatan partisipasi warga dalam mengusulkan program penyelesaian masalah lingkungan setempat dinilai sangat krusial, sehingga implementasi TAKE tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan menjadi pendorong nyata bagi ketahanan iklim dan pelestarian lingkungan. |
|
