| Abstract: |
| Menghadapi target ambisius Nationally Determined Contribution (NDC) dan Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada urgensi untuk menekan laju emisi gas rumah kaca yang saat ini mencapai baseline 21,68 juta ton CO_2 e per tahun. Mengingat 69% dari total emisi tersebut bersumber dari deforestasi dan kerusakan lahan gambut, Sumsel memiliki peluang besar untuk mengakses skema pendanaan internasional Pembayaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Results-Based Payment (RBP). Mekanisme ini memberikan kompensasi finansial langsung berdasarkan capaian nyata penurunan emisi karbon di suatu yurisdiksi, yang tidak hanya meringankan beban fiskal daerah tetapi juga mendorong pengintegrasian aksi iklim ke dalam agenda pembangunan dan tata ruang yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penilaian kesiapan yang disusun oleh PREE-BRIN dan CIFOR-ICRAF (Land4Lives), Provinsi Sumsel meraih skor 3,5 dari 5,0—menandakan status "layak" dengan catatan perlunya peningkatan kapasitas secara komprehensif. Kekuatan utama Sumsel terletak pada potensi penurunan emisinya yang masif (mampu ditekan hingga 24,5 juta ton CO2e/tahun dengan intervensi maksimal) serta ketersediaan sistem Pengukuran, Pemantauan, dan Pelaporan (MMR) di tingkat dinas terkait. Namun, tantangan signifikan masih membayangi pilar pengelolaan pendanaan (skor terendah 40%) akibat belum berfungsinya mekanisme distribusi manfaat (Benefit Sharing Mechanism/BSM) serta kurangnya pengalaman lembaga keuangan daerah dalam menyalurkan dana hibah eksternal secara langsung ke tingkat tapak. Oleh karena itu, percepatan regulasi, sinkronisasi kelembagaan lintas sektor, dan penyusunan kerangka pengaman sosial (safeguards) yang melibatkan masyarakat adat menjadi syarat mutlak bagi Sumsel untuk mengoptimalkan serapan dana hijau ini. |
|
